PERAN PREVENTIF KUA (KANTOR URUSAN AGAMA) DALAM PEMBINAAN HUKUM PERKAWINAN SEBAGAI UPAYA MEMINIMALISIR KONFLIK WARIS KELUARGA: ANALISIS YURIDIS-NORMATIF
DOI:
https://doi.org/10.64788/ar-rasyid.v2i4.331Keywords:
KUA, marriage law, inheritance conflict, maqasid sharia, prevention and guidance.Abstract
This study investigates the preventive role of the Office of Religious Affairs (KUA) in administering marriage law to reduce inheritance disputes within families through a juridical-normative approach. The KUA's legal basis, as outlined in PMA No. 34 of 2016 and the Compilation of Islamic Law (KHI), makes it a source of legal certainty. A marriage certificate serves as the initial step in obtaining legal status as an heir, while marriage guidance and legal counseling contribute to avoiding confusion regarding joint property and denial of inheritance rights. The importance of this management is evident in the increasing number of inheritance cases in the Religious Courts (15-20% annually due to unregistered unregistered marriages or polygamy), and from the perspective of the maqasid sharia (hifz al-nasl, hifz al-mal), which can reduce disputes through early education. The conclusion emphasizes the KUA's new role as a preventive guide to foster legal awareness within families.
Downloads
References
Adha, Hassan. (2023). Penetapan Ahli Waris terhadap Pasangan Pernikahan yang Tidak Tercatat (Studi Kasus Pengadilan Agama Padangsidimpuan). Tesis Magister Hukum, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
Ali, Zainuddin. (2017). Penyuluhan Hukum sebagai Upaya Preventif Sengketa Keluarga dalam Perspektif Hukum Islam. Jurnal Al-‘Adl, 10(2), 210–215.
Fatahillah, Wilnan., Rusdi, Imam., & Ardiansyah, Ichsan Irfn. (2025). Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Memberikan Orientasi Keluarga Sakinah bagi Calon Pengantin. An Nawawi: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam, 5(2), 105–108.
Fathia, Rizky. (2020). Kedudukan Pencatatan Perkawinan dan Isbat Nikah terhadap Kepastian Hukum Hak Waris.
Harahap, M. Yahya. (2017). Hukum Acara Perdata. Jakarta: Sinar Grafika.
Husna, Zyana Nada Tamamil. (2024). Efektivitas Program Bimbingan Perkawinan (Bimwin) dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga.
Hukumonline. (2022). Mengenal Hukum Waris dalam KHI dan KUHPerdata. Diakses dari https://www.hukumonline.com
Kementerian Agama RI. (2016). Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.
Mahkamah Agung RI. (2023). Data Perkara Pengadilan Agama. Diakses dari https://badilag.mahkamahagung.go.id
Rosdianty, Vindy Maulinna., & Citrawati, Rose. (2025). Konflik Kewarisan dalam Rumah Tangga: Dampaknya terhadap Keharmonisan Keluarga Pasca Pewarisan. Prosiding Konferensi Nasional Hukum Islam, 419–422.
Rizky, Muhammad., Daulay, Zhafira Zahwa., Delia, Yuli., Permana, Yudha., & Al Taman, Yhogi. (2025). Analisis Peranan Kantor Urusan Agama (KUA) tentang Pernikahan Dini dan Faktor Ekonomi pada Angka Perceraian di Kantor KUA. Hukum Dinamika Ekselensia, 7(1), 126–130.
UIN Ar-Raniry. (2023). Repository UIN Ar-Raniry. Diakses dari https://repository.ar-raniry.ac.id
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).
Badan Pusat Statistik. (2024). Jumlah Perkara yang Diterima oleh Pengadilan Agama. Diakses dari https://bps.go.id
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Azka Amatillah, Fitria Agustin (Author)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
